Presiden Teken Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Langsung Ajukan Gugat

0
21
Omnibus Law
Presiden Teken Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Langsung Ajukan Gugat

Agreatportal.com, Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja telah resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Hal itu tentunya langsung direspon oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas menyatakan menolak dan meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut. UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pendaftaran gugatan judicial review uu cipta kerja no 11/2020 sudah resmi tadi pagi di daftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara oleh KSPI dan KSPSI AGN,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (3/11).

Rencana pengajuan judicial review ini sempat tertunda, pada aksi 2 November kemarin harusnya sudah dilayangkan ke MK. Namun, saat itu belum ada kepastian apakah UU Omnibus Law sudah diteken atau belum. Penolakan yang dilayangkan KSPI antara lain karena telah menganalisa secara cepat salinan UU No 11 Tahun 2020 dan menemukan banyak pasal yang merugikan kelompok buruh.

Beberapa hal yang disoroti dari UU Cipta Kerja yang akan merugikan buruh yang pertama mengenai penetapan upah minimum. Yang nantinya akan mengacu pada berlakunya upah murah di Indonesia. Hal itu mengacu pada pasal 88C ayat 1 dan 2. Selain itu penghapusan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP).

Dihilangkannya UMSK dan UMSP jelas akan menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana mungkin sektor industri otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain memiliki nilai Upah Minimum yang sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Oleh karena itu KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat dan UMSK serta UMSP tidak boleh dhilangkan. Jika ini terjadi, maka akan berakibat tidak ada income security (kepastian pendapatan) akibat berlakunya upah murah.

Selain itu buruh juga menyoroti PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup. Dalam UU No 11 Tahun 2020 menghilangkan periode batas waktu kontrak yang terdapat di dalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak terus secara berulang-ulang tanpa batas periode menggunakan PKWT atau karyawan. Dengan demikian, PKWT (karyawan kobntrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian bekerja.

Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja ini juga dianggap akan membuat TKA buruh kasar cenderung akan mudah masuk ke Indonesia karena kewajiban memiliki izin tertulis menteri diubah menjadi kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang sifatnya pengesahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here