Inilah Aturan di Perusahaan Selama Masa PSBB Transisi

0
34
psbb transisi
Inilah Aturan di Perusahaan Selama Masa PSBB Transisi

agreatportal.com, Pemerintah kota DKI Jakarta telah kembali memberlakukan PSBB transisi sejak tanggal 12 Oktober 2020. Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020. Bersamaan dengan peraturan tersebut, maka memungkinkan kembali dibukanya fasilitas umum dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

Sebelumnya Pemprov Jakarta pernah memberlakukan PSBB transisi pada bulan Juli, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menarik rem darurat Pembatasan Sosial karena penyebaran virus Corona di Jakarta kembali meningkat. Di masa PSBB transisi ini, pemerintah juga membolehkan kantor untuk kembali beraktivitas namun dengan batasan karyawan.

Tidak hanya itu, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan tempat-tempat makan juga kembali diizinkan beroperasi.  Akan tetapi Pemprov DKI Jakarta mengatur ketat tempat-tempat umum untuk selelu menjaga protokol kesehatan. Pada saat ini, diketahui Pemprov Jakarta sudah member izin kembali tempat-tempat wisata untuk dibuka. Bahkan berbagai tempat wisata juga memberikan aturan yang tidak terlalu ketat kepada pengunjung.

Seperti tempat rekreasi Impian Jaya Ancol yang kembali dibuka untuk warga Jakarta. Pengelola menyampaikan bahwa jam buka Ancol sudah normal sejak pukul 07.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Selain itu, anak-anak dan lansia pun diperbolehkan berkunjung,  serta tidak ada larangan berenang di pantai bagi pengunjung.

Namun untuk di perkantoran, pemerintan provinsi Jakarta tetap memberikan beberapa aturan yaitu:

1. Membuat sistem untuk mendata pengunjung di kantor atau perusahaan

2. Menyerahkan data pengunjung secara tertulis pada Pemprov DKI Jakarta

3. Memberlakukan penyesuaian jam kerja dan shift kerja, dengan jeda minimal tiga jam

4. Memaksimalkan penggunaan teknologi atau rekayasa engineering

5. Bila ditemukan klaster, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja 3×24 jam untuk desinfeksi.

Itulah beberapa aturan dalam perkantoran selama masa PSBB Transisi. Pendataan terhadap pengunjung  minimal terdiri atas Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, dan waktu berkunjung/bekerja. Pendataan boleh dibuat dalam bentuk manual atau digital. Data tersebut kemudian diserahkan pada Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DKTE).

Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai upaya penelusuran  epidemiologi selama PSBB transisi Jakarta. Selain itu aturan tersebut juga ditujukan untuk mencegah kerumunan dan kontak langsung di masa pandemic Covid-19. Masa PSBB Transisi DKI Jakarta yang berlaku hingga 25 Oktober 2020 ini nantinya akan ditinjau kembali untuk diperpanjang atau dihentikan yang juga bergantung pada perkembangan kasus penyebaran Covid-19 di Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here